Konstitusi : Pengertian, Tujuan , Fungsi , dan Sifat Konstitusi

Pada dasarnya istilah konstitusi memiliki pengertian yang sangat luas, salah satunya ialah seluruh peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Undang-undang dasar merupuakan contoh konstitusi yang tertulis.

Melalui penjelasan UUD 1945 (sebelum amendemen) disebutkan bahwa ”Undang-undang dasar suatu negara hanyalah sebagian hukum dasar negara itu. Undang-undang dasar merupakan hukum dasar yang tertulis, sedang di samping undang-undang dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara melalui praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”. Hukum dasar tidak tertulis tersebut dinamakan konvensi.

Pengertian Konstitusi

Dari segi bahasa, konstitusi berasal dari bahasa perancis yakni constituer yang berarti membentuk. Dalam kata lain yaitu membentuk , menata, dan menyusun suatu negara. Konstitusi juga terdapat dalam bahasa inggris dari kata constitute yang berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun.

Pada umumnya, istilah istilah ini menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem tersebut berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur serta memerintah suatu negara, baik peraturan tertulis maupun pertaruan yang tidak tertulis

Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

Menurut para ahli, konstitusi sendiri dapat terjabar dalam beberapa pengertian yang berbeda beda akan tetapi memiliki satu tujuan. Berikut adalah pengertian konstitusi menurut para ahli

1. KC. Wheare

Melalui bukunya yang berjudul Modern Constitution, KC. Wheare menyatakan bahwa secara garis besar suatu konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ;

  1. Konstitusi yang hanya berbicara sebagai naskah hukum atau suatu ketentuan yang mengatur.
  2. Konstitusi yang bukan hanya mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga memberikan ideologi, aspirasi, dan cita-cita politik dari bangsa yang menciptakannya.

2. Sovernin Lohman

Ia menyatakan bahwa konstitusi memiliki tiga unsur yang menonjol, yaitu sebagai berikut.

  1. Konstitusi merupakan sebuah perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), artinya konstitusi merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat yang berguna dalam membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
  2. Konstitusi merupakan piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia serta warga negara dan alat-alat pemerintahannya.
  3. Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan sebuah pemerintahan.

3. Sri Soemantri

Konstitusi merupakan suatu naskah yang didalamanya terdapat bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara

4. Herman Heller

Herman Heller membagi konstitusi dalam 3 kelompok

  1. Konstitusi bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang berfokus terhadap kehidupan politik masyarakat.
  2. Konstitusi bersifat yuridis, yaitu konstitusi yang berfokus terhadap kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat.
  3. Konstitusi bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang.

Tujuan Konstitusi

Umumnya, konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang serta sebagai penjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini juga dinamakan dengan konstitusionalisme.

Isi Konstitusi

Dalam suatu negara umumnya konstitusi memuat atau berisi tentang hal hal berikut.

  1. Gagasan politik, moral, keagamaan, serta perjuangan bangsa. Contohnya ialah Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945.
  2. Ketentuan organisasi negara, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ataupun dengan badan-badan negara yang lain.
  3. Ketentuan hak-hak asasi manusia, yaitu aturan-aturan yang menjamin serta melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara pada negara yang bersangkutan.
  4. Ketentuan prosedur mengubah undang-undang dasar, yaitu aturan-aturan mengenai prosedur serta syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan.
  5. Terkadang konstitusi juga memuat larangan mengenai mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini ditujukan agar menghindari terulangnya hal-hal yang telah teratasi dan tidak dikehendaki lagi, seperti timbulnya seorang diktator. Contohnya, Negara Jerman melarang untuk merubah sifat federalisme yang sudah ditetapkan dalam UUD, dikarenakan khawatir akan muncul seorang Hitler yang baru.

Sifat Sifat Konstitusi

Berdasarkan pernyataan C.F Strong. Konstitusi terbagi atas 2 sifat

  1. Konstitusi yang bersifat flexibel, yaitu konstitusi yang dapat diubah melalui prosedur yang sama seperti prosedur membuat undang undang dalam negara yang bersangkutan
  2. Konstitusi yang bersifat kaku, yaitu konstitusi yang dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dari prosedur membuat undang undang dalam negara yang bersangkutan.

Tinggalkan Balasan